Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi. "Efisiensi kerja yang saya maksud adalah fokus mengurus urusan resminya saja," jelas Gubernur yang biasa dipanggil TGB (Tuan Guru Bajang), seperti dikutip dari Senin (24/7/2017).
TGB juga melihat, dampak perubahan lainnya adalah interkoneksi logistik nasional, seperti transportasi udara. Saat ini misalnya, jalur transportasi udara terkonsentrasi di DKI Jakarta, sehingga masyarakat Indonesia Tengah dan Timur yang ingin berwisata ke kota-kota di Sumatera dan Kalimantan harus transit dulu ke Jakarta.
"Adanya pindah ke Kalimantan, interkoneksinya harus diganti karena jika ini tidak memakan waktu lama. Bayangkan saat ini warga NTB harus transit di Jakarta 3-4 jam bisa terbang ke Borneo.Jika berangkat pagi hari yang lalu ada Keterlambatan, lalu sampai di Kalimantan Bisa makan siang, dibutuhkan satu hari saja. Begitulah populasi kota-kota di Sumatera yang harus transit dulu di Jakarta untuk bisa terbang ke Indonesia Tengah dan Timur, "jelas TGB.
Info Lainnya:
Panduan Untuk Mesin Slot
Cara Deposit Royalkasino
Dengan pengalihan pusat pemerintahan, rute penerbangan yang diyakini TGB akan otomatis berubah. Masyarakat dapat memiliki rute penerbangan alternatif baik transit pertama di Kota Pemerintah Pusat atau transit di Pusat Kota Bisnis DKI Jakarta. "Paling tidak ini akan membuat perekonomian lebih dinamis dan aktif," jelasnya.
Hal lain yang bisa berdampak adalah perubahan dalam sistem perbankan. Jika selama ini di mana keberadaan bank-bank tersebut berada di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, maka terbuka kemungkinan memindahkan beberapa kantor pusat bank ke Kalimantan. Padahal, ada kemungkinan bank pembangunan daerah di Kalimantan bisa tumbuh.
Di luar hal tersebut, ia menilai wacana transfer pemerintah pusat harus dipelajari secara mendalam, termasuk sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian di Indonesia Tengah dan Timur.
"Entah itu bisa membantu menggerakkan perekonomian di Indonesia tengah dan timur atau tidak, saya sangat berharap bisa membantu menggerakkan perekonomian di Indonesia Tengah dan Timur, termasuk Nusa Tenggara Barat," tambah TGB.
Menteri Keuangan (Keuangan) Sri Mulyani Indrawati menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 7 miliar untuk biaya mempelajari pemindahan modal dari Jakarta oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas. Anggaran tersebut termasuk dalam pagu anggaran Bappenas dalam Rencana Pendapatan dan Pengeluaran Revisi Negara (RAPBN-P) 2017.
Baca juga:
Fakta Atau Hoax ! Tahun 2018 Ibukota Indonesia Akan Pindah Ke Kalimantan
YAMAHA XMAX SIAP TURUN SEBANYAK 1000 UNIT KE PASARAN
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro pernah mengajukan tambahan dana sebesar Rp 7 miliar di RAPBN-P 2017. Anggaran tersebut akan digunakan untuk melakukan kajian pemindahan ibu kota Jakarta.
"Cara proses utama pemindahan ibu kota butuh anggaran Rp 7 miliar untuk memastikan keadaan Indonesia yang bersifat meluas sehingga bisa mendukung perencanaan yang matang," kata Bambang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar